ABSTRAK
Sudah menjadi
sunnahtullah dalam kehidupan dunia ini manusia dituntut untuk saling bantu
membantu antara satu dengan lain baik di bidang sosial, budaya atau lain
sebagainya sebab manusia sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang terus
menurus dalam suatu daerah maka untuk kelangsungan hidup antara satu dengan
lain perlu adanya saling bantu membantu sehingga tercipta suatu kehidupan yang
harmonis dalam lingkungan masyarakat, dengan demikian salah satu unsur yang
dapat membantu antara satu dengan lain adalah dengan menerima peraliahan utang
yang dialihkan oleh orang yang berutang. Dari cuplikan diatas penulis cenderung
memilih judul “ Peralihan Utang Piutang Antara Syaf’iah Dan Hukum Positif”
sebab tujuan dari perlihan utang tersebut mengandung suatu solidaritas dan
sosial sesama manusia, maka dasar demikianlah Islam dibolehkan untuk melakukan
transaksi peralihan utang piutang asal memenuhi syarat dan rukunnya. Metode
yang penulis gunakan dalam skipsi ini adalah deskriptif dengan kualitatif dan
komperatif karena metode ini sangat cocok digunakan dalam membahas sikripsi ini,
penulis dalam skripsi ini ingin mengambarkan secara jelas mengenai perbandingan peralihan utang
piutang antara Syafi’iah dan hukum positif sekaligus membahas tentang persamaan
dan perbedan antara Syafi’iah dan hukum positif dan dasar hukum keduanya kemudian
juga membahas sedikit hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan peralihan
utang piutang tersebut, dengan terwujudnya peralihan utang piutang maka timbullah
suatu kebaikan yang dapat membantu antara satu dengan lain baik menurut
Syafi’iah dan hukum positif.
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Hukum Islam merupakan syari’at samawi yang datang dari
Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat, yang
sifatnya universal, dan eksistensinya selalu bertujuan untuk ketentraman dan kebahagiaan
umat, baik di dunia maupun di akhirat. Mu’amalah
termasuk salah satu hukum Islam yang sangat berperan dalam kehidupan umat dan hukum
ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa menghambat gerak
masyarakat modern
Dalam kehidupan sehari-hari terjadi berbagai peristiwa dan problematika
yang semuanya tidak terlepas dari ketentuan dan aturan-aturan Islam, yang
terkadang - kadang aturan tersebut masih minim dibahas oleh ahli hukum,
sehingga di butuhkan pengkajian dan penelitian dari sumber hukum asli yakni Al-Quran
dan Hadist untuk mengembangkannya demi kepentingan masyarakat dalam menghadapi
tantangan zaman dan jawaban terhadap berbagai macam masalah baru.
Mu’amalah sebagai satu disiplin ilmu yang dapat memecahkan
masalah-masalah baru, menjadi pengarah dan penggerak hidup masyarakat dalam
transaksi antar individu. Dan salah satu transaksi yang terus terjadi demi lancarnya gerak kehidupan masyarakat
sehari-hari adalah dalam bentuk peralihan utang piutang antara satu individu
dengan individu lainnya.
Peralihan utang piutang dalam hukum Islam menempati lapangan pembahasan
dan uraian yang luas, terutama dalam ekonomi masyarakat yang sudah maju dan berkembang
dan muncullah berbagai jenis transaksi utang piutang yang dipratekkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pemberlakuan hukum Islam dalam sebuah Negara dan dalam hal ini hukum
tentang utang piutang, seperti UU KUHP mengandung unsur kebaikan dan
kemaslahatan. Disini akan terbina solidaritas sosial antar sesama atau saling
membantu, sehingga tercipta stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Hal ini sesuai
dengan apa yang di inginkan dalam filosofi hukun Islam yakni nilai kemaslahatan
umat harus dikedepankan dalam setiap
persoalan hokum.
Dalam konsep Syafi’iyah masalah peralihan utang piutang dibolehkan bila
memenuhi beberapa kriteria seperti adanya persamaan jumlah utang, kesepakatan
jenis, batas waktu pembayaran dan sebagainya. Sementara dalam UU KUHP pasal
1338 ayat 1, transaksi peralihan utang piutang tersebut mengandung unsur bunga,
di mana kreditur waktu pembayaran kepada debitur harus lebih dari jumlah utang.
Inilah yang menjadi catatan penulis sehingga membahas dan meneliti transaksi
ekonomi, khususnya tentang peralihan utang piutang dalam konsep Syafi’iah dan Hukum
Positif dengan judul Peralihan Utang Piutng Menurut Syafi’iah dan Hukum
Positif.
B. Rumusan
masalah.
Dari
penjelasan dan uraian di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah antara lain :
1.
Bagaimana sistem peralihan utang piutang menurut Syafi’iyah dan Hukum Positif.
- Apa pengaruh hukum yang di timbulkan peralihan utang
piutang terhadap orang lain.
B.
Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan penelitian yang
ingin di capai dalam penelitian ini antara lain :
1. Untuk mengetahui
sistem peralihan utang piutang menurut Syafi’iyah dan hukum positif.
2.
Untuk mengetahui pengaruh yang di
timbulkan transaksi peralihan utang piutang terhadap orang lain.
C.
Penjelasan Istilah
Untuk
menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi
ini. Maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat
dalam judul skripsi ini. Adapun istilah tersebut yang perlu di berikan
penjelasan adalah sebagai berikut : peralihan, utang piutang, Syafi’iah dan
hukum positif.
- Peralihan
Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia kata” peralihan”
berasal dari “alih” yang berarti ;
ganti; tukar; dan ubah; ditambah awalan “per”dan akhiran “an”
menjadi ”peralihan” yang berarti pergantian; perlintasan (dari keadaan yang
satu pada keadaan yang lain).[1]
Jadi peralihan yang
penulis maksudkan disini adalah pemindahan suatu tanggungan dari seseorang
kepada orang lain atas kesepakatan atau persetujuan bersama.
- Utang- piutang
Kata utang piutang termasuk kata majmu’k yang terdiri dari dua kata, yaitu ”utang”
dan “piutang”. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia
- Syafi’iyah
Kata
Syafi’iyah berasal dari kata Syafi’i yaitu nama salah seorang pendiri mazhab
empat nama orangnya Muhammad bin Idris, kata Syafi’i ditambahkan dengan “ya
nisbah” sehingga menjadi “Syafi’iah” yang berarti pengikut atau kelompok yang
mengikuti imam Syafi’i.[3]
- Hukum Positif
Menurut Kansil hukum positif adalah : Hukum yang berlaku
dalam suatu daerah tertentu, atau hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada
suatu waktu dalam suatu tampat tertentu.[4] Dalam
Istilah Aneka Hukum di kata kan bahwa hukum positif
adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang ini, untuk orang tertentu dan
daerah tertentu pula.[5]
Dengan demikian hukum positif adalah
hukum yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu dalam kehidupan sehari-hari,
karena itu suatu masarakat yang mendiami suatu daerah mempunyai tata hukumnya
tersendiri yang tidak dapat diubah-ubah oleh orang lain, mereka mematuhi dan
menta’ati hukumnya masing-masing, barang siapa melanggar dari ketentuan
tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman.
D.
Metode Penelitian.
Penelitian
ini termasuk penelitian deskriptif, di mana deskriptif ini adalah mengacu pada
uraian lebih jelas atau tentang sesuatu realita dalam narasi atau urutan
peristiwa yang di lukiskan.[6]
Dalam penulisan skripsi ini penulis
menggunakan metode kualitatif artinya dengan pendekatan positivistic, umumnya
lebih mendekatkan pada proses dari pada produk dengan objek penelitian.[7]
- Sumber
Data
Sebagai sumber data yang di gunakan
dalam penyusunan karya tulis ini berasal dari dua sumber yakni sumber primer
dan skunder.
a. Sumber data utama (primer) yang di gunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah Mughni Al-Muhtaj karya Muhammad Syarbaini, Tufah karya Ibnu Hajar,
Mahalli karya Jalaluddin.
b.
Sumber kedua (skunder) yang di
gunakan adalah kitab Tanwirqulup karya Muhammad Amin dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan
masalah ini seperti Figh Muamalah karya Muhammad, Garis-Garis Besar
Figh karya Amir Syarifuddin, Istilah
Aneka Hukum karya Kansil Kristiani.
- Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan teknik telaah
buku yang ada berkaitan dengan masalah
ini untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.
- Komperatif Analisis
Komperatif analisis yaitu meneliti dan membandingkan
antara dua masalah, penulis membandingkan utang piutang menurut Syafi’iyah dan hukum positif tentang proses pelaksanaan peralihan utang piutang.
- Teknik Penulisan
Adapun
teknik penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku Pedoman Penulis Karya
Ilmiah Dan Transliteria Arab Latin yang di keluarkan oleh IAIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh pada tahun 2004. Adapun penulisan skripsi ini penulis
berpedoman kepada Al-quran dan terjemahannya edisi Depertemen Agama RI 2003.
E.
Sistematika Pembahasan
Sebelun penulis menjelaskan lebih rinci dan mendetail
dalam skripsi ini perlu penulis
memberikan gambaran secara umum (garis-garis besar pembahasan) lebih dahulu.
Hal ini tentu untuk memudahkan para pembaca mengikuti bab demi bab secara
berurutan (sestimatika).
Secara
garis besar skripsi ini dibagi dalam empat bab yaitu :
Bab
pertama merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian sebagai faktor yang
mendorong penulis untuk membahas judul tersebut, kemudian penulis menjelaskan
istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, selanjutnya diikuti dengan
uraian tentang metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini, dan akhirnya diuraikan sismatikan
pembahasan.
Bab dua berisi tentang konsep utang
piutag. Dalam bab ini membahas pengertian utang-piutang, dasar hukum utang
piutang, syarat-syarat, rukun utang-piutang dan hukum utang piutang.
Bab tiga menjelaskan peralihan
utang-piutang, dalam bab ini terdiri dari sistem peralihan utang piutang,
pengaruh peralihan utang piutang dan analisa penulis sebagai sumber hukum untuk
meletakkan sesuatu pada posisinya.
Bab
empat, merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi tentang
beberapa kesimpulan serta saran-saran sebagai pokok pikiran dalam rangka
partisipasi penulis disegi pembinaan hukum di Negara Republik Indonesia.
BAB II
KONSEP UTANG PIUTANG
A. Pengertian Utang Piutang
|
Secara lahiriah
utang piutang hampir sama dengan pinjam meminjam. Unsur persamaan ini dapat di
lihat dari beberapa sisi, antara lain: yang di miliki berupa manfaatnya, pada
suatu saat akan di kembalikan pada pemiliknya, harga pembelian pada peralihan
yang di tangguhkan dan punya hubungan dengan mu’amalah figh.
Utang piutang dalam terminologi figh di
gunakan dua istilah yakni القرض artinya : utang dan الدين artinya : utang.[8] Syarifuddin dalam Garis-Garis Besar Figh mendefinisikan utang piutang dengan
penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai
yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan pemilikan
hanya berlaku untuk sementara, dan yang diserahkan itu berupa
menfaatnya.“Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan
uang. Dari pengertian ini dapat dibedakan dengan pinjam meminjam karena yang
diserahkan adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung
arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang
dikembalikan itu adalah nilai maksudnya bila yang dikembali wujudnya semula, ia
termasuk pada pinjam-meminjam dan bukan utang- piutang.[9]
Bahkan Ibnu Hajar dalam kitabnya
menjelaskan pengertian utang – piutang yaitu :
الاقراض هوالذي تمليك شئ برد بدله
Artinya
:”Mengutangi adalah memberikan milik atau menyerahkan milik kepada orang lain
dengan pengembalian yang sama”.[10]
Jalaluddin Mahalli juga memberikan pengertian
utang-piutang hampir sama.
الاقراض هو تمليك
الشيئ على ان يرد بدله
Artinya
:“Memberikan sesuatu pada orang lain dengan mengembalikan gantinya”[11]
Dari pengertian di atas dapat kita
simpulkan bahwa bila seseorang berutang pada seseorang maka berhak
mengembalikan dengan nilai yang sama. Seperti mengutang uang Rp. 2000 maka akan
dibayar atau dikembalikan dengan nilai yang sama yaitu Rp. 2000 pula.[12]
Berdasarkan uraian di atas, utang piutang
merupakan suatu kegiatan sosial antara satu individu dengan individu yang lain
yang sangat dianjurkan dalam ketentuan agama Islam. Karena mengandung unsur
saling membantu sesama manusia dan itu semua dapat menghilangkan beban orang
lain. Dan sekaligus mengandung penekanan terhadap segi-segi proses interaksi
sosial, di mana utang - piutang dapat menimbulkan rasa solidaritas sosial yang
sangat mendalam serta dapat dikelompokkan pada solidaritas material, yaitu ikut serta mengalami
kesusahan yang diderita oleh sebagian anggota masyarakat. Oleh sebab itu maka
timbullah rasa untuk membantu serta memperjuangkan kepentingan masyarakat sehingga
lebih makmur.
Dengan demikian maka masyarakat dapat
memikul tanggung jawab untuk melindungi anggotanya yang lemah dan memelihara
kepentingan mereka, karena umat Islam yang satu dengan yang lainnya seperti
satu jasad. Sehingga dapat merasakan perasaan orang yang lain. Artinya apabila
ada satu tertimpa musibah maka seluruh anggota lainnya ikut merasakan pula. Sebagaimana
hadits Rasulullah SAW.
المؤمنون للمؤمنين
كالبنيان يشد بعضه بعضا (رواه البخارى)
Artinya
:”Orang - orang yang satu dengan mukmin lainnya itu ibarat satu bangunan yang
saling kokoh - mengkokohkan antara satu bagian dengan bagian yang lain”.
(H.R.Bukhari)[13]
Gambaran yang dijelaskan dalam hadits di
atas adalah bahwa manusia tidak terlepas dari ketergantungan di antara
sesamanya, sebagai konsekuensinya keberadaan mereka di tengah masyarakat saling
memberi pelayanan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masing -
masing.
Jadi di sinilah letak fungsi utang -
piutang bagi manusia yang merupakan fasilitas utama dan salah satu faktor yang
dapat menimbulkan hubungan kerja sama yang baik sesama muslim karena umat Islam
yang satu dengan yang lain seperti tubuh yang satu.
Dari uraian dan definisi di atas tersirat
secara konteks yaitu adanya perjanjian antara dua pihak yaitu : yang berutang (
داءين
) dan yang berpiutang ( مدين
).
Menurut Subekti kata-kata “perjanjian”
merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu
hal. Dari peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan.[14]
Pasal 1233 KUHP perdata menentukan, bahwa
tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena
undang-undang.[15]
Dari pasal tersebut di atas jelaslah bahwa
perikatan lebih luas dari persetujuan, sebab perikatan di samping dilahirkan
kerena persetujuan juga terjadi karena ketentuan undang-undang.
Dengan demikian, jelaslah bahwa kata-kata
perjanjian sebagaimana yang digunakan oleh Subekti indentik dengan kata
persetujuan yang terdapat dalam padal 1233 KUHP Perdata.
Dari sekian banyak perjanjian yang
dilakukan oleh para pihak, maka ada perjanjian yang disanggupi oleh para pihak
dan ada yang tidak disanggupi.
Jadi yang dimaksud dengan utang-piutang
adalah : Perjanjian Pinjam-meminjam baik berupa uang maupun berupa
barang-barang. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat
dari perutangan merupakan salah satu bentuk pinjam-meminjam yang dapat
dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Tetapi mayoritas melakukannya
secara tertulis yang tujuannya untuk menghindari kekeliruan dikemudian hari.
Perjanjian dibuat oleh para pihak serta ditandatangani oleh kedua belah pihak
yang mengadakan perjanjian dalam suatu penanggungan utang-piutang.
Dalam istilah utang-piutang terdiri dari
dua pihak yaitu pihak yang memberi pinjaman atau piutang disebut dengan
kreditur, jadi perjanjian utang-piutang terjadi setelah adanya kata sepakat
antara dua belah pihak yaitu setelah terjadinya perjanjian, maka pihak kreditur
menyerahkan uang atau benda yang telah disetujui untuk dipinjamkan sedangkan
debitur (piminjam) wajib mengembalikan atau membayar kembali utangnya dalam
janga waktu yang telah ditetapkan oleh para pihak tersebut.
Pada dasarnya objek perikatan perjanjian
utang – piutang adalah berupa uang, dan perjanjian utang-piutang dapat
dilakukan antara orang dengan orang atau antara orang dengan suatu badan hukum,
misalnya Bank, Koperasi, Simpan-Pinajam atau dapat juga dilakukan antara suatu
lembaga dengan lembaga lainnya, seperti suatu Yayasan dengan Yayasan lainnya
atau Bank.
Perjanjian utang-piutang antara orang
dengan suatu badan hukum, di buat secara tertulis serta ditanda tangani oleh
kedua belah pihak disahkan atau dilegalisir dihadapan notaries.[16]
Namun demikian sistem utang-piutang dalam
KUHP Perdata dikenal suatu sistim dengan istilah Privilage (utang uang
diistimewakan). Menurut Subekti utang yang diberikan provilage terhadap
barang-.barang tertentu adalah :
a. Biaya-biaya perkara
yang telah dikeluarkan untuk penyitaan suatu benda atau biaya eksekusi, harus
diambil dari pendapatan biaya penjualan.
b. Uang sewa dari benda
yang tak bergerak beserta beserta ongkos-ongkos perbaikan yang dilakukan si
pemilik rumah, tetapi yang seharusnya dipikul oleh si penyewa, pengalihan
tentang uang sewa dan ongkos perbaikan ini mempunyai privilage terhadap
barang-barang perabot rumah yang berada di dalamnya.
c. Harga barang-barang
bergerak yang belum dibayar oleh si pembeli jika barang tersebut disita, si
penjual barang mendapat privilage atas hasil penjualan barang itu
d.
Biaya - biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan suatu benda, dapat diambil dari hasil penjualan benda tersebut
apabila benda itu disita dan di jual,[17]
Dari uraian di atas dapat disimpulkan,
bahwa utang yang diistimewakan dapat diambil biaya dari hasil penjualan suatu
barang. Namun terhadap uang sewa pada benda yang tidak bergerak serta biaya
perbaikan dapat diambil dari si pemilik barang tersebut.
Perjanjian utang - piutang merupakan
perjanjian yang terbuka, dan merupakan perjanjian konsensuil, sebab dalam 1765
KUHP Perdata tidak disebutkan bahwa pihak
pertama mengikat dirinya untuk menyerahkan uang atau barang pada pihak lain.
Jadi penyerahan uang yang disetujui dalam perjanjian utang-piutang merupakan
hal yang penting untuk terjadinya suatu perjanjian, pada saat itu penyerahan
uang atau barang secara nyata sejak saat itu pula terjadinya perjanjian
utang-piutang.
Dari uraian yang
telah diuraikan di atas dapat kita simpulkan, bahwa utang- piutang itu
merupakan suatu hubungan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara
kreditur dan debitur, yang berhak atas suatu prestasi adalah kreditur dan
debitur. Dan apabila si debitur lalai. Maka si kreditur dapat menuntut di
debitur kepengadilan.
B. Dasar Hukum Utang Piutang
Setiap
masalah yang muncul,baik masalah hadisah atau khadimah, ini tidak terlepas
dari dalilnya adakala sifatnya umum atua khusus. Adapun mengenai utang piutang ada dalilnya secara
umum seperti firman Allah dalam Surat Al-Hajji ayat 77:
وافعلوا
الخير (الحج : 77)
Artinya
:”kerjakanlah kebaikan”. (QS. Al.Hajj : 77)[18]
Ayat
di atas menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan sesama insan, maka utang
piutang merupakan salah satu transaksi kebaikan yang dapat membantu satu sama
lain sekaligus pendapat fahala dari Allah SWT. Dan ada juga dalil yang khusus menganai utang piutang seprti hadist
Rasullah SAW :
من اقرض مسلما درهما
مرتين كان له كاجر صدقة مرة (رواه مسلم)
Artinya
:”Barang siapa mengutangi satu dirham kepada orang seseorang muslim akan dua
kali maka fahalanya seperti sedekah sekali”. (H.R.Muslim)[19]
Adapun
firman Allah dalam surat
Al-Baqarah ayat 282.
يأيها
الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل كاتبم مسمى فاكتبوهج
وليكتب بينكم بالعدلج ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه اللهج
فليكتب ولنملل الذى عليه الحق وليتق الله ربهج ولا يبخس منه شيئاج
فإن كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا اولايستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدلج
واستشهدوا شهيدين من رجالكمصلى من الشهداء فأن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ممن ترضون ان تضل احداهما فتذكر إحداهما )الابقرة : 282(
Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan
benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang
itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada
Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan
jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang - orang lelaki
diantara kamu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki
damn dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang
lupa maka seorang lagi mengikatnya.” (QS. Al-Baqarah : 282)[20]
Ayat di atas
menerangkan kepada kita tentang langkah-langkah yang terbaik yang sepatutnya
kita utamakan di saat sedang mengadakan transaksi utang piutang, agar transaksi
utang-piutang yang sedang kita lakukan berjalan dengan lancar dan terhindar
dari segala bentuk persengketaan. Oleh karena itu Allah SWT menganjurkan kepada
kita untuk menuliskan hal-hal yang dianggap penting dalam mengadakan transaksi
Utang - Piutang, seperti jumlah utang, waktu pengembalian utang tersebut, agar
tidak terjadi manipulasi (penipuan) antara satu pihak dengan pihak yang lain.
Namun anjuran untuk penulisan utang-piutang yang terdapat dalam ayat di atas
bukanlah bersifat wajib, seperti yang terdapat dalam anjuran shalat, puasa,
sehingga bila kita tidak melakukannya akan berdausa, akan tetapi anjuran
tersebut bersifat irsyad yaitu untuk mengajarkan kepada kita hal yang
terbaik untuk kehiduapan kita.[21]
Perlu kita ketahui yang bahwa
tidak semua anjuran atau perintah yang terdapat dalam Al-Qur’an hanya bersifat
wajib, sunad dan mubah, tetapi ada juga anjuran yang berbentuk taqwin, tahdid,
dan lain-lain. Sehingga dalam Usul Fiqh, anjuran atau perintah punya 26
katagori, yaitu :[22]
- Wajib (واجب)
Suatu
perintah atau anjuran baru bisa dikatagorikan kepada wajib apabila dalam
anjuran tersebut tidak terdapat dalil, dalil yang akan mengarahkan anjuran
seperti sunat, mubah dan sebagainya. Baik dalil tersebut bersifat haliah (situasi),
maqaliah (perkataan), muttasil (menyatu dengan perintah), maupun munfasil
(tidak meyatu dengan anjuran) karena pada dasarnya lafadh amar (anjuran)
bila disebutkan secara muthlak akan bermakna wajib. Sebagaimana yang bisa kita pahami dari
undang-undang Bahasa Arab.
اللفظ اذا اطلق يحمل
على معناه الحقيق
Artinya :“Lafadh mutlak di gunakan pada
makna hakiki”.[23]
Contoh lain
Surat An-Nisa’ ayat 77 :
اقيموا الصلاة ...
(النساء : 77)
Artinya
:“Dirikanlah (wajib) shalat”. (QS.
An - Nisa’)[24]
Maka anjuran
ayat di atas adalah wajib karena tidak ada dalil yang mengarah kepada yang
lain.
2.
Sunat (الندب)
Anjuran
sunat yang terdapat dalam Al-Qur’an banyak juga yang bersifat sunat. Namun
untuk anjuran itu bisa dikatakan dengan sunat bila ada dalil-dalil tertentu
yang dapat dijadikan tanda bahwa anjuran itu tidak lagi dikatagorikan wajib.[25]
Seperti
anjuran yang terdapat Surat An-Nur ayat 33 :
فكاتبواهم ان
علمتم فيهم خيرا (النور :۳۳)
Artinya
:“Akad kitabah olehmu jika kamu ketahui pada mereka itu ada kebaikan”. (QS. An
– Nur 33)[26]
Lafadh "فكاتبوا" yang tedapat dalam Surat di atas
merupakan salah satu contoh lafadh amar yang tidak lagi dikatagorikan wajib
karena sudah ada dalil yang mengarahkannya ke sunat, yaitu ijma’ para Ulama.
- Mubah (الاباحة)
Anjuran
banyak sekali yang dapat dikatagorikan mubah, baik yang terdapat dalam
Al-Qur’an maupun Sabda Nabi Muhammad SAW salah satu contoh anjuran yang dapat
kita jadikan sebagai tanda bersifat Mubah yaitu anjuran yang terdapat
dalam surat
Al-Maidah ayat 2 :
واذا حللتم
فاصطادوا (المأدة
:۲)
Artinya :”Apabila telah kamu tuntut halal maka
burukan lah”. (QS. Al - Maidah 2)[27]
Amar
diatas merupakan “Mubah” karena ijma’ para ulama tentang hukumnya tidak
lagi bersifat wajib. Dan juga karena berdasarkan kaedah bahasa Arab :
الامر بعد الحظر يفيد
الاباحه
Artinya:“Perintah
sesudah haram (tegah) memberi faidah boleh(اباحة) “[28]
Anjuran setalah terjadi larangan bermakna boleh.
- Tahdid ( التهديد )
Anjuran tahdid mengandung unsur
menakutkan bahkan bisa-bisa haram seperti firman Allah dalam surat Sajdah ayat 40 :
إعلموا ماشئتم (حم السجدة : ۳٤)
Artinya
:”Kerjakanlah apa saja yang kamu suka”. (QS. As – Sajdah : 40)[29]
Lafadh "ما"merupakan nakirah mausufah yang
cukupan maknanya sangat luas, pada hal banyak dalil yang lain yang melarang
kita dari perbuatan-perbuatan tertentu. Maka anjuran di atas untuk menakutkan
supaya jangan kita kerjakan apa saja kemauan kita.
- Taswiyah (التسوية)
Bila ditinjau dari aspek meaning syer
(tujuan pembicaraan) taswiyah berbeda dengan mubah. Karena tujuan
sipembaca pada taswiyah adalah untuk menyatakan yang bahwa hukum yang
tersedia antara dua masalah adalah sama sedangkan tujuan mubah adalah untuk
menyuruh seseorang untuk memilih salah satu antara dua masalah, seperti yang
terdapat pada surat Ath-Thur ayat 16 :
اصبروا اولا تصبروا
(الطور : ۱٦)
Artinya :”Sabar lah atau jangan engkau sabar”. (QS.
Ath – Thur : 12) [30]
- Takwin ( تكوين )
Takwin
adalah penciptaan sesuatu secara cepat, seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 65 :
كونوا قردة ( البقرة
: 65)
Artinya :”Adalah
kamu sekalian yang rugi”. (QS. Al – Baqarah : 65)[31]
- Irsyad ( ارشاد )
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :
واستشهدو شهيدين من
رجالكم (البقرة : 282)
Artinya
:”Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang diantara. (QS. Al
–Baqarah : 282)[32]
Amar Irsyad pada dasarnya bila
dilakukan tidak berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdaosa. Karena tujuan
amar Irsyad adalah untuk kemaslahatan kita di dunia. Namun bila kita
melakukan perbuatan tersebut untuk menjungjung tinggi perintah Allah maka kita
akan berpahala sebagaimana yang kita pahami dari Sabda Nabi Muhammad SAW :
إنما الاعمال بالنيات
(رواه البخارى ومسلم)
Artinya:”Sesungguhnya
segala perbuatan itu tergantung kepada niat” (HR.Bukhar dan Muslim).[33]
- I z i n ( اذن )
Seperti
anjuran yang terdapat pada kata-kata " ادخل" kepada orang yang sedang mengetuk pintu.[34]
- Takdib ( تأديب )
Seperti anjuran seorang ayah kepada
anaknya yang masih kanak-kanak untuk mencuci tangan terdahulu sebelum makan.
Anjuran tersebut bukanlah wajib tetapi untuk si anat terhadap akhlak yang mulai dan kebiasaan
yang baik.[35]
- Inzar ( انزار )
Tujuan amar inzar adalah untuk menakuti, seseorang
terhadap melakukan suatu perbuatan seperti anjuran yang terdapat pada surat Al-Ibrahim ayat 30 :
قل
تمتعوا فاذ مصيركم الى النار (ابراهيم : 30)
Artinya :”katakanalah bersenang-senanglah kamu karena
sesungguh nya tempat kembali ialah neraka” (QS. Al – Ibrahim : 30)[36]
- Imtinan ( امتـنان )
Anjuran imtinan adalah anjuran yang
mengandung untuk bersenang seperti yang terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 91 :
كلوا مما رزقكم الله
(المائدة : 91)
Artinya
:”Makanlah apa yang telah dirizkikan”.(QS. Al – Maidah : 91)[37]
12. Ikram ( اكرام )
Seperti yang terdapat dalam Surat Al-Hijr ayat 46 :
أدخلوا سلام امنين (
الحجر : 46)
Artinya
:”Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman”.(QS. Al –Hijr : 46)[38]
Maksud dari anjuran diatas adalah bila kita masuk
pada suatu tempa hendak lah memberi salam karena untuk di mukyakan.
- Imtihan ( امتهان )
Anjuran imtihan mengandung kehinaan
seperti yangterdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 65 :
كنوا قردة
خاسئين ( البقرة : 65)
Artinya
:”Jadilah kamu kira yang hina”. (QS. Al – Baqarah : 6 )[39]
- Ta’kjiz ( تعجير )
Anjuran tersebut mengandung unsur
kelemahan (tidak mampu mengerjakannya).
Seperti yang terdapat pada Surat
Al-Baqarah ayat 23 :
فأتوا بسورة من مثله
( البقرة : 23)
Artinya :”Buatlah satu surat saja yang semisalnya Al-Quran”(QS. Al –
Baqarah :23)[40]
- Ihanah ( اهانة )
Seperti
yang terdapat pada Surat Ad-Dukhan ayat 49 :
ذق انك انت العزيز
الكريم (الدخان : 49)
Artinya :“Rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa
lagi mulia”. (QS.
Ad – Dukhan : 49) [41]
- Doa ( دعاء )
Seperti yang terdapat pada Surat Al-A’araf ayat 89 :
ربنا افتح بيننا وبين
قومنا بالحق (الاعراف : 89)
Artinya
:”Yatuhan kami berilah keputusan antara kami dan antara kaum kami dengan
kebenaran (adil)”. (QS. Al – A’araf : 49)[42]
- Tamanni ( تمنى )
Seperti anjuran kepada teman kita untuk
menjadi seorang yang berguna dimasa depan.[43]
- Ihtiqar ( احتـقار )
Seperti yang
terjadi pada Surat Yunus ayat 80 :
القواها انتم ملقون (
يونس : 80)
Artinya :”Lemparlah apa yang hendak kamu lemparka”
(QS.Yunus : 80 )[44]
- Khabar ( خبر )
Sabda Nabi Muhammad SAW :
اذا لم تستع فاصنع ما
شئت (رواه البخارى)
Artinya
:“Apabila tidak engkau malu maka kerjakan apa saja yang kamu ingin kan”. ( H.R. Bukhari )[45]
Anjuran di atas hanya mengandung
pemberitahuan saja bukan diperintah kan untuk bekerja apa yang kita ingin kan.
- Tazkir Ni’mat ( تذكر نعمة )
Seperti yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 57 :
كلوا من طيبات ما
رزقنا كم ( البقرة : 57)
Artinya
:”Makanlah apa yang baik apa saja yang telah kami rizkikan”. (QS. Al –
Baqarah : 57)[46]
- Tafwidh ( تفويض )
Seperti yang terdapat pada Surat Tha-ha
ayat 72 :
فاقض ما انت قاض ( طه
: 72)
Artinya
:”Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan”.(QS. Tha – ha : 72)[47]
- Takjub ( تعجب )
Seperti yang
terdapat pada Surat Isra’i ayat 48 :
انظر كيف ضربوا لك
الامثال (الاسراء : 48)
Artinya :"Lihatlah
bagaimana mereka membuat perempuan-perempuan terhadapmu” (QS. Al – Isra’i : 48)[48]
- Takzib ( تكذيب )
Seperti yang terdapat pada Surat Ali - Imran ayat 92 :
قل فاتوا بالتوراة
فاتلوها ان كنتم صادقين (ال عمران : 93)
Artinya
:"Maka bawalah taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang yang
benar". (QS. Al – Imran : 93)[49]
- Musyawarah ( مشورة )
Seperti yang terdapat pada Surat As - Saf ayat 102 :
فا نطر مازاترى
(الصافت : 102)
Artinya :”Maka
pikirlah apa pendapatmu” (QS. Ash – shaf
: 102)[50]
- Iktibar ( اعتبار )
Seperti yang terdapat pada Surat Al-An’am ayat 99 :
انظروا
الى ثمره (الانعام : 99)
Artinya :”Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya
berbuah” (QS. Al – An’am : 99).[51]
- Iradah Imtishal ( ارادة امتثال)
Seperti pada
perkataan kita kepada teman kita disaat kita sedang lapar “berikanlah saya
sedikit makanan”[52]
Berdasarkan dalil di atas dapat kita
ketahui yang bahwa agama (syara’) sangat mendukung transaksi utang
piutang yang terjadi antara dua belah pihak, karena selain mengandung unsur ibadah
juga mengandung unsur sosial yang bisa menguatkan tali persaudaraan antar
sesama manusia.
Bahkan Ibnu Umar pernah berkata :
الصدقة يكتب اجرما
حين تصدق بها والقرض يكتب اجر ما دام عند المقترض
Artinya
:”orang bersedekah diberi pahlanya ketika sedang bersedekah dan orang yang
memberi utang diberikan pahlanya selama utang tersebut masih ada pada orang
yang berutang".[53]
C. Syarat dan Rukun Utang –
Piutang
Utang - piutang itu dibolehkan asal
memenuhi syarat dan rukunnya.
- Syarat utang - piutang
a.
Mukallaf.
b.
Ijab Kabul.
c.
Mubah.[54]
Disyaratkan bagi orang yang berutang dan
berpiutang keduanya sudah mukallaf dan sah mengadakan transaksinya
secara bebas, artinya orang yang memberi utang dan meminta utang tidak dalam
tanggungan orang lain dan sah mengadakan perjanjian. Maka apabila anak -
anak,orang gila, orang dalam keadaan pailit, mereka tidak boleh melakukan
transaksi utng piutang.
Bagi kedua belah pihak, baik berutang
maupun yang berpiutang harus jelas adanya persamaan - persamaan utang yang
menjadi muhal, muhal‘alaih baik dalam jenisnya maupun
dalam waktu membayar dan waktu penangguhan. Ijab kabul, sebagai syarat
yang kedua bagi orang yang berutang dan yang berpiutang harus ada karena utang
- piutang sama hukumnya dengan jual - beli.
Namun, sebagian ulama berpendapat dalam
transaksi utang - piutang tidak ada syarat ijab Kabul, tetapi utang - piutang
diperbolehkan dari orang yang ahli tabaru’ (orang yang punya hak
untuk melakukan transaksi harta secara suka rela) dalam barang - barang yang
sah dijadikan sebagai barang pesanan baik yang berupa binatang maupun lainnya,
seperti uang emas / perak yang tidak murni.
Mubah, syarat
yang terakhir ini bahwa utang - piutang hanya diperbolehkan untuk jalan
kebaikan bukan untuk keperluan maksiat, dengan demikian yang boleh diberikan
utang adalah pada yang baik dan mengandung unsur ketakwaan kepada Allah SWT
atau setidak - tidaknya pada sesuatu yang dipandang mubah dalam ketentuan agama
Islam.
- Rukun – Rukun Utang Piutang
Dalam menentukan sah tidaknya
utang - piutang ditinjau dari sah tidaknya syarat- syarat dan rukun - rukunnya.
Di antara rukun - rukun utang - piutang adalah sebagai berikut :
a.
Shighat
Shighat
adalah lafadh ijab utang dengan mengucapkan kata - kata yang
jelas (tertuju) untuk mengutangkan, misalnya أقرضتك هذا(saya mengutangi ini
untukmu) atau اسلفتك هذا(saya
mengutangi ini untukmu) atau خذه بمثـله(Ambillah ini dengan
menggantikan gantinya) atau ملكتكه على ان ترد له (Saya serahkan ini untukmu serta memberikan
gantinya). Pada shighat yang terakhir ini tidak boleh disingkat dengan ملكتكه
saja, karena secara dhahir shighat seperti ini digolongkan dalam shighat
untuk hibah.[55]
Menurut pendapat mayoritas ulama
disyaratkan pada utang harus ada qabul. Untuk dianggap sahnya qabul
disyaratkan harus sesuai antara ijab dan kabul pada makna,
sebagaimana halnya pada masalah jual - beli. Maka apabila dilafadh oleh muqridh
(orang yang mengutangi). “Saya mengutangimu uang seribu” misalnya, dan diterima
oleh muqtaridh (orang yang berutang) hanya dengan lima ratus, ataupun
sebaliknya, maka hukumnya dengan tidak sah. Adapun utang yang hukmi, seperti
memberi makan orang yang lapar, atau memberi pakaian orang telanjang, maka
tidak membutuhkan kepada ijab maupun kabul.
b. Aqid (orang yang ber’akad)
Aqid ada dua, ada yang dinamakan dengan muqrid
(orang yang mengutangi) dan ada yang dinamakan dengan Muqtariah (orang yang
berutang).
Ketentuan Muqriah dia itu adalah
orang yang ahli tabarro’ (orang yang boleh) pada barang yang akan
dihutangi. Karena utang itu hampir sama kedudukannya dengan sedekah.
Seorang wali yang bukan qadhi tidak
boleh baginya mengutangi milik mualiahnya (orang yang berada di bawah
wilayah atau tanggungannya) tanpa ada kemudharatan, karena mualiyahnya
bukan ahli tabarru’, berbeda halnya dengan qadhi, maka boleh baginya
mengutangi milik mahjur’alaih ataupun siapa saja yang berada
dibawah wilayahnya walaupun tanpa ada
kemudharatan, karena qadhi disibukkan dengan tugasnya. Walaupun demikian,
menurut As-Subki disyaratkan orang yang berutang adalah orang kaya dan amanah.
Sedangkan Muqtaridh, tidak
disyaratkan baginya kecuali dia itu adalah ahli dalam hal transaksi. Dapat
dipahami bahwa orang buta shah dalam hal berutang ataupun mengutangi. Namun
tidak sah dalam hal serah terima (Qabadh).
c. Ma’kud Alaih (Barang )
Barang
yang boleh (shah) diberikan utang adalah barang yang shah untuk
di aqad dalam transaksi salam, keculi hamba sahaya yang halal
watak bagi bagi orang yang berutang. Alasan shah pada barang yang disalam karena shah disebutkan
barang tersebut dalam tanggungan. Tidak sah pada Hamba sahaya kerena, Muqtaridh
kadang-kadang boleh mewatha’nya dan boleh juga mengembalikannya karena
kedua-duanya adalah aqad yang jaiz (harus). Jadi disini sama
pengertiannya dengan pinjaman ( (اعارة الجواريuntuk wathak padahal itu adalah hal yang sangat
dilarang.
Dapat dipahami bahwa dirham maupun dinar
yang sudah dicampurkan shah untuk diutangkan walaupun tidak diketahui
kadar campurannya. Karena shah salam padanya, dari segi boleh
transaksi dengannya dalam Zimmah (tanggungan)
Sedangkan barang-barang yang tidak
boleh atau shah akad salam
seperti, hamba sahaya, tidak boleh
diutangkan, karena susuatu yang tidak ada patokan dan, dianggab o’zor dan sukar
untuk membayarnya.
D. Hukum Utang – Piutang
Adapun hukum memberikan utang kepada orang lain adalah
sunat muakkad, karena transaksi utang-piutang tersebut dapat membantu
penderitaan orang lain Dalam agama
sangat dianjurkan untuk saling bantu membantu antara satu sama lain sehingga
dalam hal ini terciptanya solidaritas sosial, contoh lain yang sering kita
dapatkan dalam kehidupan sehari hari seperti
mengarahkan orang yang telah sesat kepada jalan yang benar atau membantu
orang yang telah musibah, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan, maka hukum
tersebut adalah sunat sebab sesuatu yang
kita kerjakan dapat bermanfa’at terhadap orang lain Syara’k (Allah dan
Rasul) sangat merindukannya dan mecintainya. Dan adakalanya wajib seperti orang
yang beruntung telah terjadi suatu ke Muzaratan, maka kepada orang kaya wajib memberinya. Dan ada juga haram seperti berutang untuk
mempergunakan pada maksiat atau haram.[56]
BAB III
PERALIHAN
UTANG PIUTANG MENURUT
SYAFI’IAH
DAN HUKUM POSITIF
A.
Pengertian.
Kata hiwalah berasal
dari bahasa arab dan diambilkan dari Masdar tahaul تحول))
yang artinya intikal (perpindahan)[57]. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa
yanng di maksud dengan hiwalah adalah : نقل
الدين من زمة الي الزمة
Artinya :”Perpindahan dari suatu tempat kepada
tempat yang lain”.[58] Sedangkan Muhammad Syatha Al-Dimyati
berpendapat bahwa yang di maksud dengan hiwalah ialah :
عقد
يقتضي انتقالي من زمة الى زمة
Artinya : ”Aqad yang menetapkan perpindahan utang dari beban seseorang
menjadi beban orang lain”[59]
Taqiyuddin
juga memberikan pendapatnya tentang hiwalah ialah :
انتقال الين من زمة
الي زمة
Artinya :”perpindahan utang dari beban seseorang
menjadi beban orang lain”.[60]Idris
Ahmad memberikan definisi hiwalah yaitu semacam akad (ijab kabul ) perpindahan utang
dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain
itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkanya.[61]
Said Sabiq
mendefinisikan pula tentang hiwalah :
الحوالة ماخوزة التحويل بمعني الانتقال
والمقصود ها هنا نقل الدين من زمة المحال الي زمة المحل عليه
Artinya : “Kata hiwalah diambil dari
kata tahwil yang berarti intikal (berpindahan) yang di maksud di
sini adalah perpindahan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal’alih”.[62]
Menurut Ibnu Rusydi hiwalah ialah :
والحوالة
معاملة صحيحة مستثناة ن الدين بالدين
Artinya : “Hiwalah ialah suatu perbuatan yang sah dan di kecualikan dari prinsip
utang dengan (transaksi utang tidak kontan)”.[63]
Ibnu Hajar menjelaskan tentang hiwalah yaitu :
عقد
يقتضي نقل دين من زمة الى زمة
Artinya :”Aqad yang dituntut perpindahan
tanggungan kepada orang lain”.[64]
Dari beberapa definisi diatas
untuk terjadinya perpindahan tanggungan seseorang kepada orang lain dapat disimpulkan
antara lain yaitu :
1.
Adanya orang melakukan hiwalah yaitu muhil
dimana ia ada berutang pada
seseorang dan ada memperutangkan pada orang lain kemudian melakukan
peralihan pada orang lain untuk membayar
utangnya.
- Adanya
orang yang berutang pada muhil yaitu muhal’alih (orang yang
berutang pada muhil).
- Adanya
orang yang menerima hiwalah yaitu muhtal ( orang yang
berutang pada muhil).
Dasar
uraian diatas sesunguhnya hiwalah hampir sama dengan wasiat, dimana wasiat
juga terjadi perpindahan tapi perpindahan yang terjadi pada wasiat berlaku
sesudah meninggal sementara perpindahan yang terjadi pada hiwalah masih
dalam keadaan hidup, maka persamaannya
antara hiwalah dengan wasiat adalah disegi perpindahan sedangkan perbedaannya
kalau hiwalah berlaku masih hidup sedangkan wasiat berlaku sesudah mati.
Dengan demikian pada seseorang manusia ada dua hal, pertama hal masih hidup dan kedua hal sesudah mati, adapun hal
masih hidup adalah hiwalah sedangkan hal sesudah mati ialah wasiat. Dari
uraian diatas jelas Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk berbuat dua hal
tersebut sebab pada hal yang petama mengandung solidaritas yang mendalam dimana
pada hal itu dapat membantu sesama manusia antara satu sama lain dan juga saling
menghargai hak dan menjaganya bahkan bukan hanya demikian Islam menganjurkannya
akan tetapi sesuatu yang mengandung kebaikan atau dapat membantu orang lain
maka Islam sangat menganjurkannya seperti firman Allah yang terdapat dalam
surat Al-Hajj ayat 77 :
وافعلوا
الخير (الحج : ۷۷
)
Artinya :”Kerjakanlah
kebaikan”. (QS. Al-Hajj 77)[65]
Dasar
ayat tersebut diatas dianjurkan pada
kita sesema manusia antara satu dengan lain harus saling tolong menolong disaat
temannya atau kawan mengalami suatu musibah seperti sempitnya ekonomi atau
disebab kan
pengaruh yang lain seperti ketakutan, kebakaran sehingga terjadilah suatu
peralihan. Namun kalau kita perhatikan kondisi masyarakat sekarang baik
kalangan atas, bawah maupun pertengahan banyak kita dapatkan mengenai peralihan
utang piutang kadang kala hal tersebut disebabkan ekonominya kurang atau
terjadinya ketakutan dan kebakaran lebih-lebih masyarakat dalam keadaan
daerahnya terjadi komplik, dengan demikian masalah peralihan suatu hal yang dalam berbuat kebaikan, baik
kebaikan tersebut sifatnya perbutan atau perkataan bahkan dalam ayat yang lain
seperti firman Allah dalan surat Al-Qashash ayat 77 :
وابتغ فيماء اتاك االله الدار الاخرة
ولاتنس نصيك من الدنيا واحكسن مااحس الله اليك ولاتبغ الفساد في الارص ان الله لا يحب
المفسينا (القصص: 77 (
Artinya :”Dan
carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebaikan) negeri
akhirat , dan janganlah kamu melupakan kebahagian dari kenikmatan dunia dan
berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada
kamu dan janganlah kamu membuat kefasikan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang bebuat kerusuhan”[66](QS.
Al-Qashash)
Sedangkan hal yang kedua Agama Islam juga
menganjurkan pada manusia untuk melakukannya karena hal tersebut seseorang
manusia menyambung suatu kebaikan dunia
dengan kebaikan akhirat artinya disaat hidup melakukan suatu kebaikan yaitu
wasiat kemudian sesudah mati mendapatkan fahla atau kebaikan wasiat tersebut.[67] Soebekti dalam bukunya mengemukakan
empat jenis wasiat antara lain :
1. Wasiat umum yaitu wasiat yamg dibuat
suratnya dihadapan seseorang notaris dan
dihadiri oleh dua orang saksi.
2.
Wasiat olographie adalah surat wasiat yang ditulis
sendiri kemudian di simpan di Kantor
Notaris sampai membuatnya meninggal.
3. Wasiat rahasia yaitu surat wasiat dibiat
sendiri atau orang lain dan disegel kemudian disimpam di Kantor Notaris dampaai
membuatnya meninggal.
4.
Codisil adalal suatu akte di bawah tangan yang
isinya kurang penting dan merupakan pesan seseoarang setelah meninggal dunia.[68]
Dalam Islam memperbolehkan hiwalah atas
dasar hadist Nabi SAW yaitu :
مطل
الغنى ظلم فازا احيل احد كم علي ملى فليتبع ( رواه مسلم)
Artinya :”Menahan (tidak membayar utang) oleh orang
yang kaya merupakan suatu kezaliman maka jika seorang kamu memindahkan atau
kepada orang kaya hendak lah menerima nya”.(HR.Muslim)[69]
Dalam hadist diatas
menjelaskan bahwa memperlambat pembayaran utang bagi orang kaya dan telah
diminta mencapai tiga kali tapi tetap tidak melunasinya maka adalah dosa besar
bahkan orang tersebut fasik akan tetapi jika tidak mencapai tiga kali
(satu atau dua kali) mendapatkan dosa kecil maksudnya orang yang mampu membayar
utang maka ia segera melunasi nya artinya wajib, sebaliknya orang yang tidak
mampu membayar utang maka hendaklah ia menghiwalahkannya kepada orang
lain. Disamping itu juga memerintah kan
kepada seseorang untuk menerima hiwalah dari orang yang tidak mampu
apabila dihiwalahkannya, dengan demikian haknya dapat terpenuhi untuk
pembayaran utang tersebut.
B.Syarat dan Rukun
Sahnya suatu hiwalah (peralihan)
sangat di tentukan oleh beberapa syarat dan rukunnya.
Adapun syarat hiwalah yaitu :
1. Rela pihak muhil dan muhtal tanpa
muhal’alih pada yang dihiwalahkannya.
2. Kedua hak tersebut di ketahui dengan jelas.[70]
Berdasarkan syarat yang pertama diatas dapat kita pahami yaitu tidak
diperlukan rela muhal’alih karena
orang yang berutang (muhil) ingin melunasi haknya serimana yang dia
kehendaki, dan muhal’alaih pada saat itu seperti pada posisi muhil,
dengan demikian tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang berkewajiban untuk
membayar utangnya disebabkan pada muhal’alih ada hak muhil maka
sah-sah saja mehiwalahkannya dan muhal’alih tidak boleh
menolaknya.
Kata “rela” atau “sepakat” antara muhil
dan muhtal terkandung suatu perjanjian di mana kreditur berkeinginan
untuk pengambilan utangnya pada orang yang debitur mengutanginya, yang
perjanjian tersebut tidak terlepas dari suatu perjanjian yang di atur dalam pasal 1338 KUHP perdata
yang menyatakan bahwa: ”semua perjanjian yang di buat dengan memenuhi
syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”[71] Perjanjian tersebut berlaku juga untuk
perjanjian umum maupun perjanjian khusus maka peralihan ini termasuk perjanjian
yang khusus. Untuk sah suatu perjanjian di perlukan syarat-syarat tersebut
karena suatu perjanjian yang di buat tidak sah maka perjanjian tersebut di
anggap belum sempurna. Adapun syarat-syarat untuk adanya suatu perjanjian yang
sah telah di atur dalam pasal 1320 KUHP
perdata yaitu :
a. Kata
sepakat antara mereka yang mengikat dirinya.
b.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c.
Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.[72]
Ini merupakan hal yang penting dalam
perjanjian karena sebelumnya ada kata sepakat, dan juga dalam perjanjian
mengambil utang kata sepakat sangat di perlukan, sebab suatu perjanjian yang di
buat harus memenuhi syarat yang di perlukan oleh undang-undang.
Kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan
hukum merupakan hal yang sangat penting, hal ini di perlukakan agar jangan di
lakukan oleh orang – orang tidak mampu bertanggung jawab terhadap suatu hukum.
UU KUHP perdata pasal 1330 menentukan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian
yaitu :
a. Orang yang belum dewasa.
b. Mereka yang di taruh di bawah pengampuan.[73]
Yang di maksud orang yang belum dewasa
adalah anak-anak dalam arti belum sampai umurnya dan orang tersebut masih dalam
tanggungan orang tua dan walinya. Dalam hal ini penanggungan utang juga di
perlukan kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam perjanjian penangungan di
perlukan kedewasaan baik debitur maupun penangung. Seandainya penanggung belum
dewasa maka dalam melakukan perbutan hukum harus diwakili oleh orang tua atau
wali. Apabila perjanjian penanggungan utang tidak di setujui olehnya maka
perjanjian yang telah di lakukan itu dapat diminta pembatalannya. Jika terjadi
kekeliruan dalam perjanjian penanggung utang akibat dari perbuatan anaknya maka
orang tua atau wali harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan
tersebut. Demikian halnya dengan orang-orang yang diatur di bawah pengampuan,
kalau terjadi suatu perjanjian di buat oleh orang yang masih berada di bawah
pengampuan, maka perjanjian itu harus mewakili kuratornya untuk membuat
perjanjian tersebut. Dalam hubungan ini Ny Sri Swodewi Masjdhoen Sofyan
mengatakan “Onbekwanamheid terdapat apabila seseorang pada umumnya berdasarkan
ketentuan undang-undang tidak mampu membuat
sendiri perjanjian dengan akibat yang lengkap, seperti orang yang belum cukup
umur, orang yang di tempatkan di bawah kuratile”[74]
Disini
jelas bahwa segala perbuatan yang di lakukan oleh orang di bawah pengampuan
untuk mengadakan perjanjian mengambil utang ini harus diwakili oleh kuratornya. Akan tetapi ketentuan ini berlaku terhadap perbuatan hukum secara umum pada
perbuatan tertentu dalam kegiatan sehari hari.
Sedangkan syarat yang kedua di atas
mengambarkan yang bahwa sah hiwalah
(peralihan) apabila sama jumlahnya seperti 1 kg minyak dengan 1 kg minyak maka
tidak sah setengah kg dengan satu kg, begitu pula sama jenis seperti emas
dengan emas, perak dengan perak, dengan demikian tidak sah hiwalah emas
dengan perak begitu juga sebaliknya kemudian sama waktu baik tunai atau tempo,
sebab dalam perjanjian peralihan utang piutang biasanya para pihak menentukan
batas waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran utang piutang,
karena pembayaran merupakan cara yang paling normal tentang hapusnya suatu
utang dengan memenuhi suatu pembayaran, terutama pembayaran itu berupa utang
misalnya berupa kwintasi, seterusnya mutu baik buruknya juga harus sama. Heri
Saharoji mengatakan bahwa “Apa yang menjadi hak kreditur dan apa yang menjadi
kewajiban debitur. Barang yang menjadi objek perjanjian harus di tentukan
jenisnya. Tidak menjadi persoalan apabila orang itu sudah ada di tangan debitur atau tidak”.[75] Dengan demikian pemberian jaminan
kebendaan kepada kreditur tertentu berarti memberikan kreditur tersebut suatu
privilege atau kedudukan istimewa .
Hiwalah dianggab tidak sah apabila utang yang di hiwalah
belum jelas, maksudnya tidak diketahui sesuatu yang di hiwalah sehingga baru sah hiwalah apabila
sudah jelas diketahuinya. Dengan demikian maka muhtal tidak terjadi
kekeliruan dalam mengambil utang pada muhal’alih, berdasarkan syarat ke
tiga. undang-undang hukum KUHP Perdata menyebutkan bahwa “penyerahan akta utang
piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya di lakukan dengan jalan
membuat sebuah akta otentik atau di limpahkan kepada orang lain”.[76]
Berdasarkan isi pasal
tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa meskipun piutang dalam bentuk biasa
maka harus ada surat/bukti yang bahwa utang tersebut di serahkan atau di
limpahkan kepada pihak lain serta harus di dasari dengan akta otentik atau akta
di bawah tangan pada ketentuan waktu yang telah di tetapkan. Penyerahan itu
mempunyai akibat hukum apabila penyerahan utang-piutang di serahkan pada pihak
yang ketiga dan pengalihan tersebut di akui oleh para pihak.
Dalam peralihan
utang-piutang undang-undang memberi hak kepada penanggungan atau penjamin, maka
hak tersebut yaitu:
1.
Hak untuk menuntut
terlebih dahulu ( Voorerrecht van uining ).
2.
Hak-hak membagi utang.
3.
Hak tagihan hutang
piutang.[77]
Dalam hal ini pemberi (kredit) baru dapat menagih yang
menjamin setelah ia terlebih dahulu tidak berhasil dalam usaha memperhitungkan
nya dengan barang-barang miliknya yang berhutang, missalnya dengan cara
eksekusi barang-barang, bila denga ini masih ada sisa utang yang belum di bayar
maka baru dapat di laksanakan kepada penjamin
Dalam penunjukan
barang-barang itu hanya mengenai barang-barang yang masih bebas artinya tidak
dapat dilakukan terhadap barang-barang yang sudah di bebani hak-hak lain nya,
atau masih ada dalam persoalan.
Dasar hak kedua diatas (hak membagi utang) yaitu dalam hal ini terjadi
bila mana terdapat beberapa orang penjamin, apabila mereka menghendaki menerima
utang di bagi-bagi antara mereka, sehingga masing-masing di tagih untuk
sebagian. Dalam masalah ini jika seorang penjamin tidak mampu atau miskin, maka
penjamin yang di gugat itu harus membayar bagian teman nya itu. Sebaliknya jika
pembagian pembayaran di lakukan oleh pihak kreditur atas kemauan sendiri, namun
meskipun penjamin dalam keadaan tidak mampu, ia tetap terikat pada pembagian
nya.
Dalam praktek biasanya
kedua hak ini oleh pemberi (kredit) di mintakan supaya di lepaskan, dan juga di
cantumkan dalam surat perjanjian jaminan. Apabila penjamin telah memenuhi
kewajibannya, maka ia mempunyai hak untuk menagih uangnya kembali pada debitur
sejumlah uang yang telah di bayar kepada kreditur.
Di samping itu penjamin mempunyai hak untuk mendapat
ganti segala biayanya jika semuanya terjadi akibat membayar utang debitur. Menurut
undang-undang apabila penjamin sudah membayar utang dibetur, maka ia akan
menggantikan segala hak-hak dari kreditur. Pengambilan hak-hak ini dari
kreditur oleh seorang penjamin yang telah membayar utang. Dengan demikian dalam
dua hal penanggung utang kehilangan haknya untuk menagih kembali dari dibetur apa yang telah di bayar kreditur,
jika ia membayar utang dengan tidak memberitahukan kepada dibitur apa yang
telah di bayarnya kepada kreditur, ini juga telah membayar utang sehingga
debitur telah menerima pembayaran dua kali, jika pembayaran tidak di beritahukan
kepada debitur, maka si debitur dapat menolak penagihan utangnya itu sehingga
ia akan bebas dari pembayaran, kedua hal ini si penanggung berkewajiban dan
berusaha sendiri untuk mendapat uangnya yang telah di bayarkan kepada
kreditur.Menurut pasal 1843 KUHP Perdata menjelaskan bahwa, penanggungan dapat
menuntut debitur untuk di berikan ganti rugi atau untuk di bebaskan dari
perikatan nya bahkan sebelum membayar utang nya.
1. Digugat di muka hakim
untuk membayar
2. Debitur telah berjanji
untuk nenbebaskan diri penanggungannya dalam waktu yang telah di tetapkan
3. Utangnya sudah dapat di
tagih lewat jangka waktu yang telah di tetapkan untuk pembayaran
4. Setelah lewat masa waktu
sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu
tertentu untuk mengakhirinya, apabila perikatan pokok sedemikian sifatnya
sehingga ia tidak dapat mengakhiri sebelum lewat waktu-waktu tertentu, seperti
suatu perwakilan.[78]
Sedangkan hak yang ketiga seringkali yang menjadi
persoalan dalam pembagian warisan yaitu meninggalnya si pewaris harta, ia
meninggalkan utang kepada ahli waris, artinya pada harta yang di tinggalkan
oleh pewaris ada hak tagihan dan kewajiban untuk melunasinya pada keluarga yang
di tinggalkannya. Sudah biasa terjadi dikalangan masyarakat sebelum jenazah
dikebumikan pihak ahli waris mengatakan secara terbuka di hadapan para peserta ta'ziah apabila ada utang dari
almarhum agar si berpiutang dapat berhubungan dengan ahli waris almarhum.
Segala perjanjian dapat di buat oleh pihak membutuhkan pelaksanaannya untuk
mengikat diri dalam memenuhi suatu kewajiban, maka dalam hal ini sering kali di
butuhkan suatu kewajiban untuk di penuhinya. Karena hal ini merupakan sifat
perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, asalkan
tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHP perdata.
Salah satu perjanjian yang dimaksud adalah hak tagih terhadap utang-piutang.
Namun pada masa sekarang bukan tidak mungkin apabila seseoarang meninggal tidak meninggalkan utang yang tidak
sedikit jumlahnyan, baik yang bersifat individu maupun terhadap badan resmi,
seperti bank atau badan pemerintahan. Begitu pula bukan tidak mungkin seseorang
yang meninggal itu tidak mempunyai simpanan di Bank, Asuransi, serta tagihan
dari orang lain, yang seharusnya diterima atau dipikul oleh para ahli waris.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka harta peninggala manakah yang
seharusnya di perhitungkan untuk menjadi pembayaran utang-piutang orang yang telah meninggal dunia. Menurut
pasal 1100 KUHP perdata dinyatakan bahwa. "para ahli waris yang telah
menerima warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan
lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang masing-masing
dari warisan". Pasal tersebut menyatakan bahwa harta peniggalan almarhum
sesudah tajhid dan membayar utang baru bisa membaginya, bahkan dalam
mazhab Syafi’iah jika seseorang manusia meningagal maka harta peninggalannya
tidak boleh dibagikan dulu tapi harta tersebut digunakan dulu untuk tajhid
dan membayar segala utang baik uatang tersebut berkaitan dengan Allah seperti
haji, zakat atau berkaitan dengan sesama manusia seperti pernaah mengutangi
pada orang lain maka sesudah membayar segala utang sisa harta tersebut
dibagikan, jika harta yang ditinggakan tidak mencukupi membayar seluruh utang
artinya almarhum meninggalkan dua yaitu utang sesama manusia dan utang dengan
Allah maka yang didahulukan adalah utang sesama manusia. Oleh karena itu harta
warisan yang di gunakan dalam menyelesaikan hutang-piutang yang di tinggalkan
oleh si pewaris adalah harta yang di tinggalkan oleh almarhum, sedangkan harta
asal atau bawaan tidak dapat diperhitungkan untuk membayar utang. Begitu pula patut di pertimbangkan
jika keadaan ahli waris almarhum masih anak-anak ahli waris tidak mampu dalam
memenuhi hak tagihan hutang, maka anggota ahli waris yang agak jauh harus ikut
bertanggung jawab atas uatang yang di tinggalkan oleh orang yang telah
meninggalgal dunia. Sebagaimana isi pasal 1101 yaitu :"Kewajiban melakukan
pembayaran tersebut untuk dipikul secara perseorangan dan masing-masing menurut
jumlah besarnya bagian satu dan lainnya dengan tidak mengurangi hak-hak para
berpiutang dengan seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi dan
tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hypotik".[79]
Jadi pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa,
utang si waris di tanggung oleh si ahli waris menurut besar bagian yang di
dapat oleh si waris dengan syarat hak tagihan tersebut dilunasi dengan tidak
mengurangi bagian ahli waris, maka jika kita perhatikan peraturan yang tedapat
pada UU KUHP Pedata berbeda dengan Syafi’iah, dimana Syafi’iah mendahulukan
membayar utang almarhum walau tidak ada sisa kepada ahli waris sedangkan UU
KUHP pedata jika mengurangi hak ahli waris maka harta peninggalan tesebut tidak
dibayarkan kepada kreditur.
Kemudian lebih tegas lagi dinyatakan dalam pasal
1104 yang isinya, "jika dari berbagai orang waris ada seorang yang jatuh
dalam keadaan tidak mampu, maka bagian orang ini dalam utangnya hypotik, harus
dipikul bersama-sama oleh semua kawan waris".[80]
Dalam pasal tersebut diatas dinyatakan bahwa, jika
diantara para ahli waris ada yang tidak mampu dalam memenuhi hak tagihan utang,
maka ahli waris yang lain harus ikut membantunya dalam memenuhi utang tersebut
secara bersama-sama.
Jadi yang dimaksud dengan hak tagih utang piutang
dapat dinyatakan bahwa hak utang-piutang yang harus dipenuhi oleh ahli waris
menurut besar kecilnya bagian harta yang didapat oleh para ahli waris dan jika
ada di antara ahli waris yang tidak mampu dalam memenuhi tagihan, maka para
ahli waris yang lain dapat memikulkulnya secara bersama-sama.
Dalam perjanjian peralihan utang-piutang besarnya
para pihak menentukan batas waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban dalam hal
pembayran utang piutang, karena pembayaran merupakan cara yang paling normal
tentang hapusnya suatu perutangan dengan memenuhi suatu pembayaran, juga
menjadi sebab untuk suatu tanda bukti yang sering diminta, terutama apabila
pembayaran itu berupa uang, misalnya berupa kwitansi, pembayaran utang yang
sering dilakukan oleh ahli waris yaitu, sebelum harta warisan dibagikan kepada
ahliwaris yang mana pembayaran tersebut diambila dari harta yang ditinggalkan
oleh almarhum. Hal tersebut dengan pasal 1382 KUHP perdata yaitu "tiap-tiap
perkaitan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, sepertinya
seorang yang turut berutang atau seorang penaggung uang".[81]
Dari ketentuan pasal yang tersebut diatas jelaskan bahwa setaiap
perikatan dapat dilakukan oleh siapa
saja yang ikut berkepentingan dalam pembayaran utang baik dari pihak
penanggung, penjamin ataupun pihak ketiga yang brtindak atas namanya sendiri
untuk melunasi utangnya dengan syarat tidak mengurangi hak-hak si berpiutang.
Dalam segala perjanjian dibutuhkan pelaksanaan yang benar oleh pihak yang
mengikatkan diri untuk memenuhi suatu kewajiaban, dalam hal ini yang dibutuhkan
adalah suatu jaminan, yang mana suatu kewajiban dalam hal ini yang dibutuhkan
adalah suatu jaminan, yang mana suatu kewajiban yang diperjanjikan betul-betul
akan dipenuhi. Tapi karena sifat perjanjian memberikan kebebasan kepada para
pihak untuk melakukan suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan
ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, salah satu perjanjian yang dimaksudkan
adalah perjanjian pembayaran uang. Soebekti dalam bukunya mengemukakan beberapa
perjanjian antara lain :
a. Perjanjian kredik yaitu perjanjian
meminjam uang denga atau tanpa bunga, barang-barang tertentu yang harus
dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.
b. Perjanjian kempitan
adalah perjanjian menitip barang untuk menjual jangka wakyu tertuntu
dikembalikan dalam bentuk uang atau barang.
c. Perjanjian tebasan
yaitu untuk membeli hasil tumbuh-tumbuhan kelak pada saat panen.
d. Perjanjian perburuhan
yang menjakup perjanjian kerja dengan upah atau tanpa upah.
e. Perjanjian panjer yaitu
perjanjian unyuk melakukan sikap tindakan hukum tertentu kelak dikemudian hari.
f. Perjanjian serikat
adalah perjanjian antara kelompok-kelompok tertentu untuk mengerjakan sesuatu
atau tukar menukar barang.
g. Perjanjian
pertanggungan sahabat ialah perjanjian untuk menanggung utang seseorang
sahabat.
h. Perjanjian
pemegangan yang merupakan perjanjian dimana diserahkan benda-benda tertentu
sebagai jaminan”gadai”[82]
Perjanjian pembayaran utang boleh dilakukan dengan
cara lisan maupun dengan cara tulisan, dan perjanjian tersebut mereka
menyetujuinya serta tidak terlepas dari akibat hukum apabila salah satu pihak
tidak memenuhi kewajiabanya. Sebagaimana ketentuan pasal 1386 KUHP Perdata
yaitu :”Pembayaran yang dengan i’tikat baik di lakukan kepada seseorang yang
memegang surat piutangnya adalah sah juga apabila surat piutang tersebut
kemudian karena suatu penghukum untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil
dari penguasaan orang tersebut”.
Dari isi pasal tersebut diatas dapat dinyatakan
bahwa pembayaran utang di lakukan kepada orang yang memegang surat piutang,
serta di ketahui oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan
tersebut. Artinya pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang serta penjamin
utang tersebut mengetahui bahwa pembayaran telah di dakukan kepada pihak yang memegang surat piutang dan
cara tersebut sah menurut hukum. Dalam pembayaran tersebut apabila harta benda
debitur tidak mencukupi untuk menulasi utangnya, barulah di tempuh dengan cara
penyitaan dan penjualan harta benda si penjamin. Kalau seluruh utang debitur
sudah di lunasi, maka si penjamin berhak meminta supaya di lakukan penyitaan
dan penjualan terlebih dahulu kekayaan debitur.
Dari uraian yang telah disebutkan diatas maka
terdapat persamaan dan perbedaan tentang pengalihan utang-piutang baik menurut
Syafi’i maupun yang terdapat dalam hukum positif.
Persamaan yaitu utang-piutang itu dapat menimbulkan
rasa solidaritas sosial yang sangat mendalam, yang di kelompokkan pada
solidaritas dalam arti materia yang terduri pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat, perasaan ikut serta mengalami kesusahan yang derita oleh sebagian.
Abbdulaziz di dalam bukunya mengemukakan
syarat-syarat pihak pertma, kedua dan ketiga untuk sah suatu hiwalah
serta berkaitan degan utang itu sendiri antara lain syarat-syarat pihak pertama yaitu :
a. Cakap melakukan tindakan Hukum Islam dalam
bentuk aqad yaitu baliq, ber’aqal artinya hiwalah tidak sah jika di lakukan oleh
anak-anak, meskipun ia mudah di mengerti ataupun di lakukan oleh orang gila.
b. Adanya
pernyataan persetujuan antara muhil dan muhtal, jika pihak
pertama di paksa untuk melakukan hiwalah maka aqad tersebut tidak sah.[83]
Adanya pensyaratan ini berdasarkan
pertimbangan bahwa sebagian orang keberatan dan terasa hina jika di alikan
kepada orang lain meskipun orang lain berutang padanya, dengan adanya
persetujuan antara muhil dan muhtal maka muhtal berhak
mengambil uatang pada muhal’alih, dari syarat tersebut dapat kita lihat
yang bahwa tidak boleh terjadi hiwalah pada harta peninggalan artinya
terhadap muhil tidak boleh menghiwalahkan utangnya pada harta
peninggalannya karena tidak ada muhal’alih dan pada harta tersebut
merupakan hak ahli waris. Dalam persetujuan tersebut para pihak harus mempunyai
i’tikat yang baik tidak mencari kesilapan orang lain untuk kepentingan diri
sendiri, persetujuan yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada para pihak
untuk melakukan suatu hal, demikian dibenarkan selama tidak bertentangan dengan
undan-undang atau kesusilaan, dalam perjanjian peralihan utang piutang
dilakukan secara jujur karena tujuan dari tindakan ini adalan untuk saling
bantu membantu antara para pihak sehingga mareka merasa puas setiap kesepakatan
yang dijanjikan.
Adapun syarat
yang di perlukan pada pihak kedua yaitu :
a.
Cakap melakukan tinda hukum yaitu baliq, ber’aqal.
b. Adanya
persetujuan pihak pertama kepada pihak kedua dalam menghiwalahkannya.[84]
Kemudian syarat pihak yang ketiga sebagai berikut
:
a. Cakap melakukan tindakan hukum yaitu berakal,
baliq (sah jual beli) tidak boleh orang
gila, anak-anak masih dibawah.
b. Adanya
persetujuan dari pihak ketiga dalam suatu majlis (tempat) aqad utang
piutang, jika perpisah dalam aqad majlis (tempat) maka persetujuan antara pihak
ketiga (muhal’alih) tidak diterimakan karena bisa terjadi manipulasi.[85]
Berdasarkan beberapa syarat diatas dapat
di simpulkan bahwa bila salah satu syaratnya tidak terpenuhi hiwalahnya
tidak sah karena setiap masalah yang berkaitan
sahnya pada syarat seperti shalat maka bila syarat tidak ada maka shalat
tersebut tidak sah begitu juga dengan peralihan (hiwalah).
Ibrahim di dalam kitabnya menambahkan satu
syarat lagi yaitu sesatu yang di hiwalakan telah ditetapkan dalam
tanggungan muhal’alih, seperti mahar artinya yang belum dibayar,
konsekuensinya menjadi utang terhadap isterinya, dengan demikian isteri sah menghiwalahkan
utangnya pada suaminya.[86]
Adapun
rukun peralihan(hiwalah) utang piutang yaitu :
- Adanya
pihak pertama yaitu muhil (orang yang berutang dan memberi utang).
- Adanya
pihak kedua yaitu muhtal (orang yang memberi utang pada si muhil).
- Adanya
pihak ketga artinya muhal’alih (orang yang berutang pada si muhil).
- Adanya
utang muhtal pada muhil.
- Adanya
utang muhil pada muhal’alih.
- Adanya
pernyataan hiwalah (sighat) antara muhil dan muhtal.[87]
C.Sistem Peralihan Utang Piutang Menurut Syafi’i
dan Hukum Positif.
Dari beberapa keterangan yang terdapat
dalam nas (Al-Quran dan Hadist) dan ijma’ dan UU KUHP Perdata yang telah
dikemukakan diatas menunjukkan bahwa peralihan utang piutang di bolehkan berdasarkan syarat dan rukunnya. Adapun
sistem peralihan utang piutang menurut Syafi’i adalah : orang yang berutang (muhil)
rela kalau tanggungan di pindahkan kepada orang lain (muhal’alih) dan yang
di serah tanggungan (muhtal)
menerima dengan baik. Dengan demikian muhil telah terlepas kewajiban
membayar utang pada muhtal dan muhtal pun menerima menanggungnya
maka yang berkewajiban melunasi utang muhtal ialah muhal’alih dan
jika muhal’alih tidak membayar utang kepada muhtal sesudah tejadi
hiwalah maka muhtal tidak boleh kembali lagi pada muhil.
Sedangkan peralihan utang piutang menurut hukum positif adalah di bolehkan asal tidak menentang dengan UU
KUHP perdata, hal ini biasanya terjadi pada pembagian harta warisan di mana
seseorang meninggal dan meninggalkan utangnya pada ahli waris artinya pada
harta yang di tinggalkan oleh pewaris ada hak tagihan dan kewajiban untuk
melunasinya pada keluarga yang ditinggalkannya.
Dalam hal ini utang pewaris diahlikan kepada ahli waris untuk
melunasinya dengan ketentuan orang yang berutang membawa surat utang
sebagaimana ketentuan tersebut diatas pada pasal 1366 KUHP perdata yang
menyebutkan “pembayaran yang denga itikad baik di lakukan kepada seseorang yang
memegang surat piutangnya adalah sah
juga apabila surat piutang tersebut kemudian karena suatu penghukum untuk menyerahkannya kepada orang lain di ambil dari penguasa orang tersebut”[88]
Bedasarkan dua sistim peralihan utang
piutang di atas maka terdapat sisi persamaan dan perbedaan antara peralihan
Syafi’iah dan hukum positif. Adapun sisi persamaan yaitu dapat menimbulkan rasa
solidaritas sosial yang sangat mendalam, yang di kelompokkan pada solidaritas
dalam arti material yang terdiri dari pemenuhan kebutuhan masyarakat perasaan
ikut serta mengalami kesusahan yang diderita oleh sebagian anggota masyarakat,
kesedihan membantu perjuangan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan
standar hidup masyarakat dalam hal yang menguntungkan mereka dan juga sisi
persamaannya sama jumlahnya, waktu, mutu baik buruknya suatu benda tersebut
dalam terjadinya peralihan.
Sedangkan perbedaan tentang peralihan
utang piutang menurut Syafi’ih dan hukum positif adalah mengenai
pelaksanaannya, menurut hukum positif debitur wajib mebawa akta puitang di saat
menuntut utang, sedangkan menurut Syafi’iah tidak tapi harus ada persetujuan
antara debitur dan kreditur.
D. Pengaruh Peralihan Utang Piutang
Apabila hiwalah (peralihan)
berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur artinya
terlepas dari membayar utang kepada muhtal sehingga andaikata muhal’alih membantah atau meninggal
dunia, maka muhtal tidak boleh lagi kembali kepada muhih karena muhil
telah rela menghiwalahkan dan muhtal telah siap menerimanya walau
tidak di ketahui terjadi ingkar terhadap muhal’alih
tapi kalau kita lihat pendapat yang bukan mazhab Syafi’i seperti pendapat
Maliki bila muhil telah menipu muhtal artinya di saat muhil
menghiwalah kan muhal’alih terjadi fakir tidak mempunyai sesuatu
apa pun sehingga tidak mampu untuk membayar utang muhtal yang telah di hiwalahkannya
maka muhtal boleh kembali lagi
kepada muhil tetapi jika mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan
belum membayar kewajiban maka muhal
tidak boleh kembali kepada muhil, juga hal yang sama yang di utarakan
oleh Abu Hanafiah, Syarih, dan Utsman.[89]
Dari asumsi di atas dapat kita gambarkan secara universal yang bahwa
sesungguhnya pendapat Syafi’i berbeda denga pendapat yang lain di mana muhil
terlepas kewajiban jika telah dihiwalah dan yang berhak membayar adalah muhal’alih
sedangkan pendapat yang bukan Syafi’iah di bolehkan untuk kembali pada muhil
jika seandainya muhal’alih menolak atau mengingkarinya.
D.
Analisa
Dari uraian diatas
penulis dapat menganalisa secara universal yang bahwa untuk dapat terlaksananya
pengalihan hak utang-piutang diperlukan cara atau sistem tertentu, antara lain
adanya perseseuaian utang, kesepakatan tentang jenis utang, banyaknya jumlah
serta batas waktu pembayarannya. Mengenai peralihan utang-piutang antara
Syaf’iah dan Hukum Positif terdapat perbedaan dan persamaan yaitu mengenai
dasar hukum, Syafi’iah berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, dan utang yang
dibayarnya harus dengan jumlah yang sama, jenis dan waktu yang sama pula,
sedangkan hukum positif berpedoman kepada KUHP Perdata, waktu pengambilan
utangnya mengandung bunga. Sedangkan persamaannya bahwa pengalihan
utang-piutang sangat besar faedahnya baik menurut Syafi’iah maupun hukum
positif karena dapat membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan
sekaligus dapat terlepas dari kemuzaratan yang dideritanya. Mayoritas ulama,
berpendapat bahwa pengalihan hak utang-piutang adalah hukumnya boleh. Mereka
berkhilaf pendapat tentang ini hanya berkisar pada masalah teknis nya sehingga
ada ulama berpendapat yang bukan kalangan Syaf’iah jika muhal’alih
menolak atau mengikari maka muhtal dibolehkan kembali pada muhil
sedangkan Syafi’iah tidak.
Utang-piutang ditinjau menurut hukum positif dibolehkan dan merupakan
suatu perjanjian pinjam-meminjam unsur ziadah seperti bunga bank. Sedangkan
dalam Hukum islam tidak bisa dilebihkan akan tetapi berapa jumlah utang yang
diambil maka maka pengembaliannya harus sama.
Peralihan utang-piutang dalam hukum positif harus disertai dengan surat
otentik atau bukti yang bahwa suatu utang akan dialihkan atau dilimpahkan
kepada pihak ketiga.
BAB EMPAT
PENUTUP
A. Kesimpulan
- Utang-piutang
merupakan suatu protes,kegiatan yang terjadi secara timbal balik dalam
kehidupan manusia baik indifidu dengan indifidu atau indifidu dengan hukum
lain nya.
- Pengalihan
utang-piutang suatu hal yang di bolehkan dalam syariat islam dan merupakan
perbuatan sunnah karna mengandung unsur tolong-menolong serta dapat
menghilangkan kemudaharataan dan kesulitan manusia.
- Para ulama
telah sepakat bahwa, utang-piutang yang di lakukan pada perbuatan maksiat
tidak di bolehkan artinya haram memberikan pertolongan pada perbuatan yang
di larang oleh Allah SWT .
B. Saran - Saran.
- Hendaknya
setiap orang yang melakukan transaksi pada utang-piutang harus memperhatikan
segala ketentuan yang telah ditentukan oleh syara'k baik mengenai hukum
maupun syarat-syaratnya.
- Setiap orang
hendaknya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang kegamaan, khususnya
mengenai pengalihan hak utang piutang.
- Bagi para ulama sebagai pemimpin ummat islam, hendaknya memberikan
penjalasan-penjelasan tentang masalah hiwalah secara kontinu
sehingga mereka dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.
- Bagi para
pedagang yang beragama Islam senantiasa dalam melakukan hiwalah
utang-piutang selalu berpedoman kepada tatacara yang telah di gariskan
oleh Agama Islam.
Demikianlah beberapa
kesimpulan dan saran-saran tentang pembahasan yang telah penulis kemukakan,
semoga ada manfaatnya terutama sekali bagi penulis maupun para pembaca
sekalian.
[1] Pusat Bahasa
Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), hal 42.
[2] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Cet 9, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal 25.
[3]
Ibrahim, Al-Bajuri, Jilid 1, (Jeddah, Al-Harmaini, t.t), hal 2.
[4] Kansil, Pengantar Hukum Islam dan Tata
Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1980), hal 71
[6]. Hasan Husen, Penuntun Penulisan, (Banda Aceh, Unsyiah, 1987), hal 12.
[7]. M.Nasir Budiman Dkk, Panduan Karya Tulis Ilmiah, (Banda Aceh, Ar-Raniry, 2004), hal 29.
[8]. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia,
Cet 1, (Jakarta, Hida Karya, 1989), hal 133.
[9]. Amin Syarifsuddin, Garis - Garis Besar Figh, (Jakarta, Mizan, 2003), hal. 223.
[10]. Ibnu Hajar, Tufah, Jilid 5,
(Jeddah, Al-Harmaini, t.t), hal 36.
[11]. Jalaluddin Al – Mahalli, Al –
Mahalli, Jilid 2, (Jeddah, Al-Harmaini, t.t), hal 257.
[12]. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Cet 1, (Jakarta, Mizan, 2000), hal 329.
[13]. Imam Bukhari, Shahih Al - Bukhari, Cet 4, (Jakarta, Mizan,
2000), hal 85.
[14].
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Intermasa, 1996),
hal 122.
[15]. Subekti dan Tjitrosiudibio, Kitab
Undang-undnag Hukum Perdata, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1986), hal 291.
[16].Direktorat Jenderal Pembinaan Badan
Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Penyuluhan Hukum ke 5 tentang
Utang-Piutang dan Jaminannya,Ed.2, (Jakarta, 1983), hal. 7.
[17]. Subekti, Pokok - Pokok Hukum Perdata, Cet 1, Jakarta, Mizan, 2001 hal 89.
[18]. Depertemen Agama, Al-Quran dan
Terjemahaan , (Bandung Ponogoro, 2003), hal 37.
[19]. Imam Muslim, Shahih Muslim, Cet
1, (Jakarta, Mizan, 2005), hal 234.
[20]. Depertemen Agama, …hal. 37.
[21]. Jalaluddin Al- Mahalli, Tafsir
Jalalain, Jilid 1, (Jeddah, t.t), hal. 179.
[22]. Ahmad
Abdullatif, Nufahat Syarah Warkat, (Surabaya, Syirkah Maluku Indah,
t.t), hal. 68.
[23]. Ibid,
hal 52.
[24].
Depertemen Agama, … hal 272.
[25]. Ahmad
Abdullatif, … hal 53.
[26]. Depertemen Agama, … hal 85.
[27]. Ibid, hal 65.
[28]. Ahmad Abdullatif, … hal 52.
[29]. Depertemen Agama, … hal 58.
[30]. Ibid, hal 418.
[31]. Ibid,
hal 564.
[32]. Ibid, hal 37.
[33]. Imam Bukhari dan Muslim, Shahih Bukhar dan
Muslimi, Cet 2, (Jeddah, t.t), hal 85.
[34].
Ahmad Abdullatif, …hal.52.
[35].
Ibid.
[36].
Depertemen Agama,…hal 206.
[37].
Ibid, hal 98.
[38].
Ibid, hal 211.
[39].
Ibid, hal 96.
[40].
Ibid, hal 5.
[41].
Ibid, hal 397.
[42].
Ibid, hal 129.
[43].
Ahmad Abdullatif, …hal 52.
[44].
Depertemen Agama, … hal 174.
[45]. Imam
Bukhari, … hal 285.
[46]. Depertemen
Agama, … hal 11.
[47].
Ibid, hal 252.
[48].
Ibid, hal 229.
[49].
Ibid, hal 49.
[50].
Ibid, hal 359.
[51].
Ibid, hal 111.
[52].
Ahmad Abdullatif, … hal 53.
[53]. Jalaluddin Al - Mahalli,… hal. 257.
[54]. Zainuddin, Terjemahan Fathulmu’in,
Jilid 2, (Jakarta, Menara Kudus,1980), hal. 29.
[55]. Muhammad Syarbaini, Mughni Muhtaj,
jilid 2, (Jeddah, Al-Harmaini, t.t),
hal.117.
[56]. Muhamamd Amin, Tanwir Qulub, Jilid 2,
(Jeddah,Al-Harmaini, t.t), hal 274.
[57]. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia,
Cet 1, (Jakarta, Hida Karya, 1989), hal 466.
[58]. Hendi Suhendi, Figh Muamalah,
(Jakarta, Mizan, 2003), hal 100.
[59].
Ibid.
[60].
Ibid, hal 101.
[61].
Hendi Suhendi,…hal 42.
[62]. Ibid.
[63]. Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid,
Cet 1, jilid 7, (Jakarta, Bulan Bintang), hal 124.
[64]. Ibnu Hajar, Tufah, Jilid 5, (Jeddah,
Al-Harmaini, t.t), hal 226.
[66] . Depertemen Agama,...hal 315.
[67]. Zakaria Ansari,Tahrir, Jilid 2, (Jeddah,
Al-Hidyah, t.t), hal 150.
[68]. Soebekti, Pengantar Hukum Islam.
Cet 9, (Jakarta, Raja Grafindo persada, 2003), ha152.
[69]. Imam Muslim, Ringkasan Shahih Muslim,
Cet 1, (Jakarta, Mizan, 2005), hal 456.
[70]. Muhammad Syarbaini, Mughni Muhtaj, jilid 2, (Jeddah, Al-Harmaini,
t.t), hal 246.
[71]. Subekti dan Tjitrosiudibio, Kitab
Undang-undnag Hukum Perdata, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1986), hal 291.
[72]. Soebekti,… hal 149.
[73]. Suobekti dan Tijitrosudibio,…hal 321.
[74]. Ny sri Swodewi Masjdhoen sofwan, Hukum
Perdata Perutangan, (Yokyakarta, Gajah Mada, 1975), hal 26.
[75]. Heri Saharoji, Pokok - Pokok Hukum
Perdata, (Jakarta, Aksara Baru) , 1980, hal 91.
[76]. Subekti dan Tjitrosudibio,…hal 321.
[77]. Ibid.
[78]. Subekti dan Tjitrosiudibio, rosudibio,…
hal 351.
[80]. Ibid.
[81]. Ibid
[83]. Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam,
Cet 1, Jilid 6, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoave, 1996), hal 46.
[84]. Ibid.
[85]. Ibid.
[86]. Ibrahim, Al-Bajuri, Jilid 1, (Jeddah,
Al-Harmaini, t.t), hal 377.
[87]. Muhammad Syarbaini,...hal 613.
[88]. Soebakti dan Tjitrosudibio,…hal 213.
[89] . Hendi Suhendi,... hal 103.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar